Kode Tender 2803694
Nama Tender Belanja Timbunan Rusunawa
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
19950016Belanja Timbunan RusunawaAPBD
Tanggal Pembuatan 09 Oktober 2019
Keterangan
Tahap Tender Saat ini Tender Sudah Selesai
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Satuan Kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Kategori Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 499.707.075,67
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Kecamatan Bula - Seram Bagian Timur (Kab.)
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis IzinBidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAANAkta Perubahan Jika Ada
SITUMasih Berlaku
SBUJasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya BG009
SIUJKMasih Berlaku
SIUPMasih Berlaku
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki NPWP
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2018
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.